Home Beranda Pidato Megawati ‘Suara Hati Nurani’ Jelang Pemilu 2024

Pidato Megawati ‘Suara Hati Nurani’ Jelang Pemilu 2024

by Salma Hasna
0 comment

Jakarta, Ceksurvey.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah membuat penampilan publik yang menarik. Dia menyatakan keprihatinannya terhadap situasi saat ini dan mengajak semua pihak untuk mengawasi dengan cermat pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Pernyataan Megawati ini tampaknya merespons spekulasi tentang langkah politik PDIP setelah beberapa anggota keluarga Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan kubu Prabowo Subianto. Ini juga merupakan penampilan pertama Megawati setelah pengumuman Mahfud MD sebagai calon wakil presiden atau cawapres Ganjar Pranowo.

Hal yang menarik adalah, pernyataan Megawati ini memiliki nuansa yang berbeda dari penampilannya sebelumnya. Biasanya, Megawati tampil langsung dengan pidatonya yang berapi-api, tegas, dan penuh sindiran. Namun kali ini, Megawati menyampaikan pesannya melalui video, mengenakan baju putih yang berbeda dari warna merah atau hitam yang biasanya menjadi warna khas partainya.

Di sisi lain, pidatonya juga lebih soft dan hanya menekankan tentang sejumlah isu misalnya mengenai potensi kecurangan pemilihan umum (pemilu), konstitusi, dan penggunaan hukum untuk kekuasaan. “Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi, jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi, gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani,” ujarnya di YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023).

banner

Di samping itu, Megawati juga mengungkapkan penghargaannya kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Ashiddiqie, atas pencopotan Anwar Usman dari jabatannya. Keputusan Jimly ini telah membawa penyegaran dalam ranah hukum Indonesia.

Jimly melakukan langkah tegas dengan mengatur ulang peran Anwar Usman setelah putusan No.90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden dari segi etika. Terbukti bahwa Anwar Usman melanggar etika dalam mengambil keputusan dalam perkara tersebut.

Selain itu, Anwar juga dilarang terlibat dalam pemeriksaan dan pembuatan keputusan terkait perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara indonesia dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan,” pungkas Megawati.

Baca Juga : Survei Populi Center: Prabowo-Gibran 43,1%, Ganjar-Mahfud 23%, AMIN 22,3%

Penjelasan TPN Ganjar-Mahfud

Di pihak lain, Andi Widjajanto, yang menjabat sebagai Deputi Politik 5.0 dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti petunjuk Megawati Soekarnoputri.

Dia menyebut bahwa mereka akan memanfaatkan panduan dari keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai sumber inspirasi untuk memelihara dan memperkuat prinsip demokrasi dalam konteks bangsa dan negara ini.

“Kami akan mengikuti arahan sesuai pidato Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yakni bagaimana menggunakan secercah cahaya dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi jalan untuk menjaga dan menegakkan demokrasi berbangsa dan bernegara,” kata Andi.

Andi mengatakan, apa yang terjadi pada Pilpres dan Pemilu 2024 saat ini bisa dianalogikan seperti pertandingan sepakbola.

“Pada saat kita bersiap-siap menanti pertandingan sepakbola untuk melihat kesebelasan yang terbaik tampil tapi ternyata timbul keraguan karena ada kejanggalan dalam praktik di lapangan soal pemain yang boleh turun bermain,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam pidato Megawati dapat disimpulkan bahwa Megawati mengharapkan bahwa keputusan MKMK harus menjadi poin awal untuk menghentikan praktik rekayasa hukum dan rekayasa konstitusi yang tampaknya melibatkan nepotisme.

Andi menjelaskan bahwa dalam putusan MKMK disebutkan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang juga merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo, diduga telah melakukan pelanggaran etik yang serius dengan “mengizinkan” Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Ia mengatakan bahwa ketika peserta pemilu kehilangan konstitusi yang adil, maka dapat dipastikan pemilu dan pilpres tidak akan berjalan dengan baik. “Ketika peserta pemilu kehilangan tim wasit yang adil maka dapat dipastikan pertandingannya sudah pasti tidak fair. Dampaknya penonton atau rakyat akan kecewa karana pertandingan tidak fair,” ungkapnya.

Baca Juga : Survei Indikator: Prabowo-Gibran Ungguli Ganjar-Mahfud dan Anies-Imin

Kubu Prabowo-Gibran Fokus

Di sisi lain, politikus Golkar yang juga anak buah Joko Widodo (Jokowi), Bahlil Lahadalia, tidak terlalu mempersoalkan pidato Megawati.

Dia hanya mengatakan bahwa pertarungan dalam Pemilu 2024 akan ditentukan oleh pemuda yang menjadi kelompok mayoritas pemegang hak suara.

“Sejarah reformasi juga dipimpin anak muda. Terus kenapa banyak orang mempermasalahkan anak muda memimpin bangsa?” kata Bahlil, saat menyampaikan sambutan.

Bahlil mengajak para pengusaha muda memilih pemimpin yang berpengalaman sebagai pengusaha. “Dalam pandangan saya, yang tahu keresahan pengusaha adalah orang yang pernah menjadi pengusaha, dan dari semua capres-cawapres yang ada yang jadi pengusaha cuma mas Gibran,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Bahlil menyampaikan data sejumlah hasil survei yang menunjukkan tingginya elektabilitas Prabowo-Gibran.

“Kita tidak boleh terlalu percaya diri, kita harus bekerja keras dan merapatkan barisan untuk memenangkan, kalau memang Allah menghendaki agar pasangan Prabowo-Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029,” ujar Bahlil di hadapan Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas).

Dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari ceksurvey.com Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media kami lainnya.

 

You may also like

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments